TUGAS 4 (Pendapatan Nasional dan Dasar-dasar Perhitungan Pendapatan Nasional)

TUGAS 4
PENDAPATAN NASIONAL DAN PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.
Sejarah
Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

Konsep
Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional
• Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara
• Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
• Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
• Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
• Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
• Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Penghitungan
Jasa perbankan turut memengaruhi besarnya pendapatan nasional
Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
• Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
• Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
• Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M)
Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :
g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%
g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil tahun kemarin

Contoh soal :
PDB Indonesia tahun 2008 = Rp. 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah = Rp. 420 triliun.
Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007 ?

jawab :
g = {(467-420)/420}x100% = 11,19%

Manfaat
Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.
Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.
Faktor yang memengaruhi
• Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.


Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional
Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.
• Konsumsi dan tabungan
Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.
• Investasi
Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

TUGAS 3 (Peta Perekonomian Indonesia)

TUGAS 3
PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

A. LETAK GEOGRAFIS
Kenyataan pertama yang harus diakui adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan lebih kurang 195.000.000 sampai dengan 200.000.000 juta Ha. keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan bagi perekonomian kita.
Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia dilalui oleh garis equator, yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya. Garis equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 0o.

Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar Internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulaun tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.
Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Dipihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi ini.

Kenyataan kedua adalah, bahwa Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan indusri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

Kenyataan ketiga adalah, negara Indonesia kaya akan bahan tambang, dan seperti setelah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita 'berani' ditetapkan sebesar 7,5% (masa Repelita II ). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

Kenyataan keempat adalah, bahwa wilayah Indonesia menempati posisis yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan benua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan -pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara serta infrastruktur lainnya.

B. Mata Pencaharian

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya bahwa:
Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesiasebagian besar masih berada disektor pertanian (agraris), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanaian, perikanan, peternakan dan sejenisnya.

Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan, namun jika dibandingkan dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam prosentase.

Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain (misalnya industri), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata poencaharian di sektor pertanaian (desa) semakin tertinggal rekannya yang bekerja dan emmiliki akses disektor industri (kota). Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benar Teori Ketergantungan, bahwa Spread Effect (kekuatan menyebar) akan selalu lebih kecil dari back- wash effect (mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya)

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini diantaranya adalah;
Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya dalam bidang pertanian.
Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar likal saja.
Mencoba mengembangkan kegiatan agrobisnis.
Menunjang kegiatan Transmigrasi.

C.Sumber daya manusia
Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi.
Sebagai ilmu, SDM dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia atau (MSDM). Dalam bidang ilmu ini, terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri-organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen, sementara manusia-nya sebagai subyek pelaku adalah bidang kajian ilmu psikologi.
Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban,cost). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.
d. Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :
• Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
• Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)
• Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi
Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan.
Jenis dan kategori LSM
Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sbb :
• Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
• Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatanya.
• Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
• Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah
Sebuah laporan PBB tahun 1995 mengenai pemerintahan global memperkirakan ada sekitar 29.000 ONP internasional. Jumlah di tingkat nasional jauh lebih tinggi: Amerika Serikat memiliki kira-kira 2 juta ONP, kebanyakan dibentuk dalam 30 tahun terakhir. Russia memiliki 65.000 ONP. Lusinan dibentuk per harinya. Di Kenya, sekitar 240 NGO dibentuk setiap tahunnya.


SUMBER:
elearning.gunadarma.ac.id/.../perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat

TUGAS 2

TEORI – TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam garis besar teori pembangunan ekonomi dapat digolongkan menjadi beberapa golongan.
Aliran-aliran ini menemukan sebab-sebab pertumbuha pendapat nasional dan proses pertumbuhannya.
Aliran-aliran tersebut:

A. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permukaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu system liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan. Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan
oleh adanya akumulasi kapital atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital.
Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (low of diminishing returus) karena sumber daya alam itu terbatas.
Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada Luas Pasar , pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif artinya bila ada pasar yang dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikan tingkat produktivitas tenaga kerja.

Proses perkembangan itu terjadi
1. Masyarakat komunal primitive (Primitive Conmund) Dalam tahap ini masyarakat menggunakan alat alat untuk bekerja yang sifatnya masih sangat sederhana. Alat-alat ini bukan milik perseorangan tetapi milik komunal (milik bersama). Dalam masyarakat ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena orang yang membuat sendiribarang-barang atas kebutuhan sendiri, tetapi makin lama orang sedikit demi sedikit mengetahui alat-alat produksi yang lebih baik. Perbaikan dalam alat-alat produksi menyebabkan adanya perubahan-perubahan sosial dan kemudian terjadi pembagian kerja dalam produksi
2. Masyarakat Perbudakan
Hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka merupakan dasar terbentuknya masyarakat perbudakan. Dengan cara seperti ini keuntungan para pemilik alat produksi semakin besar karena budak-budak hanya diberi sekedar nafka supaya dapat bekerja.
3. Masyarakat Feodal
Masyarakat feodal ini merupakan masyarakat baru yaitu dimanan kaum bangsawan memiliki alat-alat produksi yang paling utama yaitu Tanah, para petani kebanyakan terdiri dari bekas budak yang dibebaskan. Mereka mengerjakan tanah itu untuk kaum feodal dan setelah itu baru tanah miliknya sendiri dapat dikerjakan
4. Masyarakat Kapitalis
Kelas kapitalis memperkerjakan kelas buruh yang mau tidak mau menjual tenaganya karena tidakmemiliki alat produksi seperti telah disinggung bahwa kelas kapitalis dan kelas buruh merupakan dua kelas dalam masyarakat yang kepentingannya saling bertentangan.
5. Masyarakat Sosial
Dalam system sosialis, pemilikan alat-alat produksi didasarkan atas hak milik sosial


RENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA KE DEPAN DAN TANTANGANNYA

Rabu, 06 Mei 2009
Gambaran yang lebih jelas tentang arah yang dituju dalam pembangunan Indonesia dapat dibaca dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN tersebut telah ditetapkan bahwa visi pembangunan adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. “Mandiri” artinya mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. “Maju” dapat diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Sedangkan “Adil” dicerminkan oleh tidak adanya diskrimasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Sementara “Makmur” dapat diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.
Di berbagai negara, seperti Cina, tingkat kemakmuran bisa dikelompokkan menjadi 4, yang indikatornya adalah rasio pengeluaran untuk makanan dari total pengeluaran. Apabila rasio pengeluaran untuk makanan diatas 60% dari total pengeluaran, maka komunitas tersebut tergolong “miskin”. Apabila rasionya antara 50% - 60% dari total pengeluaran, maka komunitas tersebut tergolong “hampir miskin” atau “hanya cukup makan dan pakaian”. Apabila rasionya antara 40% - 50%, maka komunitas tersebut tergolong “relatif makmur”. Sedangkan bila rasionya sudah dibawah 60% dari total pengeluaran, maka komunitas tersebut tergolong “makmur”. Mengacu kepada tolok ukur diatas, sebenarnya masing-masing kita dapat mengira-ngira sendiri termasuk golongan yang mana.

Sebagai informasi, rasio mengeluaran penduduk Cina untuk makanan dari total pengeluaran pada tahun 1978 adalah 57,5% di pedesaan dan 67,7% di perkotaan. Angka tersebut turun menjadi 43,0% di pedesaan dan 35,8% di perkotaan pada tahun 2006 (Bahan Seminar on Economic Administration for Asian Countries, 2008). Artinya penduduk Cina di pedesaan pada saat ini telah relatif makmur, dan di perkotaan sudah makmur.

Selanjutnya, bagaimana di Indonesia ? Dalam RPJPN 2005 – 2025 juga telah ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan pula 4 tahapan pembangunannya, yaitu :
1. Dalam RPJMN 1 (2005 – 2009) dilakukan penataan kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
2. RPJMN 2 (2010 – 2014) ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian.
3. Sedangkan target dalam RPJMN 3 (2015 – 2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
4. Pada tahapan terakhir, RPJMN 4 (2020 – 2024) diharapkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif.
Dalam pembangunan daya saing bangsa, RPJPN 2005 – 2025 menetapkan arahnya sebagai berikut :
1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
3. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.
4. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
5. Reformasi hukum dan birokrasi.

Tantangan

Dalam melaksanakan pembangunan, berbagai tantangan sudah, sedang akan kita dihadapi. Misalnya di bidang perekonomian kita menglami kemajuan, namun dalam tahun-tahun terakhir mengalami tekanan karena terjadinya krisis ekonomi global. Tantangan utamanya adalah menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Sebagaimana dilaporkan oleh Bappenas bahwa pertumbuhan ekonomi kita turun dari 6,3% pada tahun 2007 menjadi 6,1% pada 2008, dan diprediksi menjadi 4 – 4,5% pda 2009. Sementara inflasi naik dari 6,6% pada 2006 dan 2007 menjadi 11,1% pada 2008, meskipun angka pada 2008 masih lebih rendah dari inflasi tahun 2005 sebesar 17,1%.
Tingkat pengangguran memang telah menurun, namun masih relatif tinggi, yaitu sebanyak 9,39 juta orang atau 8,39% pada Agustus 2008. Demikian juga halnya dengan kemiskinan, meskipun terus menurun, namun angkanya masih relatif tinggi yitu 35 juta atau 15,4% pada Maret 2008. Oleh karena itu upaya untuk menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan ini masih perlu ditingkatkan.
Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlu terus dilaksanakan. Meskipun data BPS menjunjukkan usia harapan hidup (UHH) telah meningkat menjadi 70,5 tahun, angka kematian ibu (AKI) 228 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 34 per 1.000 kelahiran hidup, dan gizi kurang menjadi 18,45%, namun masih terjadi kesenjangan status kesehtan antar kelompok sosial ekonomi dan antar provinsi.
Kemajuan dalam kemandirian pangan perlu dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat. Pada tahun 2008, produksi padi kita meningkat 5,4% menjadi sebesr 60,3 juta ton gabah kering giling (GKG). Disamping itu, upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi juga perlu terus ditingkatkan, misalnya dengan meningkatkan pemakaian sumber energi yang akrab lingkungan seperti panas bumi dan bahan bakar nabati (BBN).
Daya saing kita dan dukungan infrastruktur terhadap daya saing juga perlu terus ditingkatkan karena sampai saat ini (2009) kita berada pada ranking 127 dari 181 negara menurut Doing Bussiness Survey. Sedangkan menurut Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2008-2009 kita berada pada ranking 55 dari 134 negara. Sementara menurut Institute for Managemen Development (IMD) World Competitiveness, kita berada pada rangking 51 dari 55 negara. Demikian juga halnya dengan daya saing infrastruktur kita yang berada pada pada urutan 96, untuk jalan di urutan ke 105, dan untuk pelabuhan berada di uruatan 104 dari 134 negara.
Tantangan dalam bidang Polhukam juga perlu mendapat perhatian yang serius. Kepastian hukum masih perlu penataan yang lebih baik, dan pelaksanaan demokrsi masih perlu dimantapkan. Sementara stabilitas keamanan dan kemampuan pertahanan perlu ditingkatkan, karena belum mencapai minimum essential force, terjadi penurunan efek penggentar.
Di bidang lingkungan kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, antara lain masih tingginya laju kerusakan hutan yang mencapai 1,08 juta hektar per tahun. Konflik pemanfaatan ruang antar sektor juga perlu mendapatkan perhatian. Kita juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional. Disamping itu dampak global warming juga perlu ditangani dengan serius. Dalam periode 2003 – 2005 terjadi lebih dari 1.300 bencana dan 53% diantaranya terkait hydro metrologi (34% banjir dan 16% tanah longsr). Selama tahun El-nino 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, dan 2006 terdapat 8 bendungan di pulau Jawa menghasilkan listrik dibawah normal. Kenaikan suhu di Indonesia selama 100 tahun : Palembang naik 4,60 C, Cilacap naik 340 C, dan Surabaya naik 3,20 C.
Selain itu, terjadi pula kesenjangan pembangunan dan kesenjangan kepadatan penduduk antar daerah yang peru diatasi. Misalnya, kepadatan penduduk di provinsi Jakarta adalah 13.344 jiwa per km2, jauh lebih besar dibanding provinsi Papua yang cuma 7 jiwa per km2.
Mengatasi kesenjangan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Dulu, pada zaman Orde baru digiatkan program transmigrasi untuk mengurangi penduduk di pulau Jawa. Tetapi sampai sekarang, pulau Jawa masih didiami oleh sekitar 2/3 jumlah penduduk Indonesia.
Ada yang mengusulkan agar pembangunan di luar pulau Jawa lebih diprioritaskan, sehingga sentra-sentra ekonomi berpencar di berbagai daerah. Apabila lapangan pekerjaan telah tersebar di berbagai provinsi, di berbagai kabupaten, di berbagai kecamatan, maka pencari kerja beserta keluarganya pasti akan pindah ke sana untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Dengan demikian, tanpa program transmigrasi-pun masyarakat akan pindah sendiri ke luar pulau Jawa. (Catatan : Bahan tulisan ini, antara lain bersumber dari laporan Menneg PPN/Bappenas).

( Ibnu Purna / Hamidi )

Sistem Perekonomian Indonesia

TUGAS 1

Sistem Perekonomian Indonesia


SISTEM EKONOMI DAN PERSOALANNYA


1.Sistem Ekonomi
Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Pilihan terhadap sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara tergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut.
Biasanya, kesepakatan nasional ini berdasarkan undang-undang dasar yang dimiliki. Di samping itu, undang-undang dasar, falsafah dan ideologi negara juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran.
2. Tiga persoalan pokok Ekonomi.

Tiga persoalan ekonomi tersebut diringkas ke dalam tiga kata tanya
dlam bahasa inggris:
What(Apa ), How (Bagaimana), dan For Whom (Untuk Siapa)
a.Jenis dan Jumlah barang serta Jasa yang harus diproduksi (what) .
What adalah pemilihan jumlah serta jenis barang dan jasa yang harus dihasilkan. What menunjukkan pesoalan yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi yang terkait dengan pertanyaan: Jenis barang apakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya?

b.Cara Sistem Ekonomi menghasilkan Barang dana Jasa (How).
How adalah pemilihan cara menghasilkan barang dan jasa. How menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh sistem perekonomian yang terkait dengan pertanyaan: Bagaimana menghasilkan barang dan jasa. Untuk mencapai kemakmuran. Artinya, setiap sistem ekonomi harus dapat menjawab persoalan cara yang ditempuh oleh suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa.

c. Cara Distribusi Barang dan Jasa (For Whom).
For Whom adalah pemilihan kelompok masyarakat yang harus menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. For Whom menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap sistem ekonomi yang berkaitan denagn pertanyaan untuk siapa sebenarnya barang dan jasa diproduksikan? Artinya, setiap sistem ekonomi harus dapat menjawab persoalan mengenai kelompok masyarakat mana yang harus menikmati barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Jadi sebenarnya persoalan for whom juga berkaitan dengan cara distribusi barang dan jasa yang dihasilkan negara.

sumber:www.google.com

TUGAS 1

PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI

Sistem Perekonomian Pada Umumnya
Tujuan dari sistem perekonomian merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena politik ekonomi merupakan bagian politik nasional, maka dalam hal ini kebijakan politik sering didasarkan pada masalah ekonomi, dan kebijakan ekonomi seringkali didasarkan pada masalah politik.
1. Perkembangan sistem politik dan pemikiran ekonomi
Struktur sosial feodal-kekuasaan raja-bangsawan yang absolut-diktaktor, menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian kebebasan berpikir masyarakat terpasung dan tertindas. Timbul pendobrakan terhadap kekuasaan raja yang absolut, ditandai dengan konsep kontrak sosial “social contract” yang salah satu asasnya adalah kesadaran bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadalian yang universal, berlaku untuk segala zaman serta semua manusia. Munculah semangat kebebasan, persamaan dan persaudaraan.
Pada gilirannya mempengaruhi perubahan sosial dan cultural masyarakat, ditandai dengan adanya kebebasan berpikir yang berkembang amat pesat dan sangat mempengaruhi gagasan dalam kehidupan politik dan ekonomi.
Bersamaan dengan berkembang konsep negara baru timbul kebutuhan untuk mengatur kehidupan ekonominya.
Pada awalnya muncul Renaissance (1350-1600) dan reformasi (1500-1650), lalu aufklaerung “pencerahan” (1650-1800). Kemudian pada abad ini muncul pemikiran ekonomi merkantilisme “negara makmur-emasnya banyak-keuangan kuat sebagai simbul kekayaan dan kemakmuran” yang memunculkan kolonialisme, dimana negara kuat secara ekonomi apabila negara lain miskin.
1776 muncul faham psyokrat oleh Quesney bersamaan dengan Adam Smith yang menentang gagasan merkantilisme-kolonial dan feodalisme dan yang menentang hambatan-hambatan pemerintah. David home dan David Ricardo dengan faham ekonomi produksi-konsumsi-pertukaran/ perda-gangan yang mendukung semangat “laizzez faire, laizzer passer”-identik dengan kebebasan-kebutuhan, muncul faham dan sistem kapitalisme.
1818-1883, Karl Marx yang menentang ajararn kapitalisme-penindasan rakyat kecil dan buruh. Pandangan Marx terhadap negara bahwa negara itu hanya alat untuk menindas-mengatur kelas lainnya. Perlu adanya revolusi masa-sosialis/komunis untuk pemerataan hak dan kewajiban.
Pemikiran-pemikiran dibidang ekonomi akan mempengarui bentuk-bentuk pemerintahan. Yang kemudian berkembang faham demokrasi.
2. Pembagian sistem ekonomi
Sistem menunjuk kepada suatu kumpulan tujuan, gagasan, kegiatan yang dipersatukan oleh beberapa bentuk saling hubungan dan adanya ketergantungan yang terartur dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Sedang sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyara-katan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.
Dalam pengertian sistem sosial terkandung unsur :
a. Tujuan bersama dengan segala harapannya, dalam hubungannya dengan perekonomian, jelas tujuan bersama itu dimaksudkan ialah kemakmuran masyarakat.
b. Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama menurut cara-cara tertentu.
c. Sikap dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban, yang membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun kelompok satu dengan yang lain.
d. Otoritas, kepemimpinan, struktur kekuasaan untuk mengarhkan usaha bersama, memilih atau menetapkan alternatif-alternatif bagi alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama mempergunakan alat-alat tersebut.
Kemakmuran masyarakat terutama menyangkut kegiatan yang paling esensial dari kehidupan sistem, yaitu produksi barang dan jasa, dan bagaimana barang dan jasa itu didistribusikan diantara individu dan kelompok dalam masyarakat, dipertukarkan dan dikonsumsi, yang semuanya berkaitan erat dengan konsep pemilikan yang berlaku, kekuasaan pemerintahan negara dll.
Dalam pembentukan suatu sistem, tidak lepas dari pada pengaruh falsafah sosial pada sistem perekonomian. Falsafah sistem sosial disadari atau tidak diturunkan dari pandangan yang spesifik tentang manusia. Falsafah-falsafah itu dikenal dengan individualisme dan sosialisme.
Sistem perekonomian mengenal berbagai bentuk di berbagai negara sepanjang sejarah. Dalam klasifikasi ini tergantung pada cara bagaimana sistem itu membuat keputusan-keputusan dasar produksi, distribusi dan pertukaran serta konsumsi.
Atas dasar klasifikasi tersebut, ditemui bentuk-bentuk suatu sistem yaitu :
 a. Sistem ekonomi pasar (kapitalisme)
Dalam mana pengambilan keputusan didistribusikan secara luas, atau lebih tepat diserahkan kepada semua individu. Dalam pemikiran sistem ini alat-alat dasar produksi dikuasai oleh swasta, maka produksi barang dan jasa secara maksimal akan tercapai bila campur tangan pemerintah ditiadakan atau dibatasi sedikit mungkin untuk memberi kesempatan kepada individu untuk menggunakan kekayaan dan daya kreatvitasnya dan atau tenaga kerjanya sebebas-bebbasnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi individu itu sendiri.
Dalam sistem liberal kapitalis atau sistem laissez faire menghendaki proses berdasarkan kekuatan atau mekanisme pasar dan perataan berdasarkan alokasi pasar dalam suasana usaha bebas dan perdagangan bebas atau sering disebut dengan ekonomi pasar.
Dasar teoritis ekonomi pasaran adalah persaingan bebas yang menggerakkan mekanisme pasar. Dalam hal ini penawaran dan permintaan bebas yang dilatarbelakangi motif keuntungan pada pihak produsen maupun konsumen, dalam hal menentukan harga-harga tentang berapa banyak jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Menurut sistem ini, yang menganggap kekuatan pasar bebas sebagai jalan terbaik bagi proses pencapaian kemakmuran dan alat alokasi yang paling tepat untuk perataan kekayaan, akan membawa perekonomian pada keseimbangan yang langgeng.
Ciri terpenting dari sitem perekonomian liberal adalah :
1). Alat produksi dimiliki oleh individu atau badan hukum. Hak milik perseorangan bersifat individualistis.
2). Produksi dilakukan oleh swasta berdasarkan kebebasan individu untuk menentukan usahanya sendiri dan kebebasan memilih pekerjaaanya sendiri atas inisiatif dan tanggungjawabnya sendiri, kebebasa membuat kontrak (jual-beli, sewa, pinjam dan perburuhan) dan kebebasan hak milik.
3). Motif perolehan laba adalah sebesar-besarnya merupakan dasar penentuan jenis dan jumlah barang yang diproduksi.
4). Pasar ditandai dengan persaingan bebas, dalam mana harga ba-rang ditentukan oleh interaksi atau mekanisme bebas antara penawaran dan permintaan atau dengan kata lain persediaan dan konsumsi.
5). Pada dasarnya negara tidak campur tangan dalam kehidupan eko-nomi. Tugasnya hanya menjaga tertib hukum yang menjamin kebebsan usaha setiap individu.
 b. Sistem ekonomi perencanaan (sosialisme-komunis)
Dalam sistem ini pengambilan keputusan terkonsentrasi pada kelom-pok yang berkuasa. Dalam sosialisme itu untuk menyebut ajaran tentang gerakan yang umumnya menghendaki pemilhan alat produksi secara kolektif, dengan ekonomi berencana yang disusun, dilaksnakan dan dikontrol oleh kekuasaan pusat.
Dalam sistem ini menghendaki proses berdasarkan kekuasaan negara dan alokasi oleh pemerintah, dan karena itu mengharuskan perencanaan pusat (central planning) atau sering disebut dengan ekonomi berencana.
Dalam sistem ini pula, beranggapan bahwa kekuatan dan kekuasaan negara dapat membangun segala-galanya, demikian juga dengan alokasi semua barang-barang untuk kebutuhan ekonomis.
Ciri-ciri terpenting dalam sitem perekonomian sosialis :
1). Semua alat produksi dan sumber ekonomi dikuasai seluruhnya oleh negara, semua kekayaan adalah kekayaan sosial, hak milik seseorang atas alat produksi dan sumber ekonomi tidak diakui dan dimiliki secara kolektif.
2). Seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang-barang merupakan usaha bersama dibawah pimpinan dan pengwasan pemerintahan negara. Uasaha swasta tidak dikenal dan semua perusahaan adalah perusahaan swasta. Semua warga masyarakat adalah pekerja yang dibebani kewajiban turut serta dalam kegiatan ekonomi menurut kemampuan, dan setiap warga negara dijamin keperluan hidupnya menurut kebutuhan.
3). Jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditetapkan menurut cara pemerintah pusat atau badan pusat yang dibentuk pemerintah.
4). Sifat serba negara (etatisme) disamping produksi dan distribusi, juga mencakup pengaturan konsumsi dan penentuan harga barang menurut rencana dan penetapan pemerintah.
5). Negara adalah penguasa mutlak. Bahwa tidak ada milik perseo-rangan, kecuali atas barang-barang yang sudah dibagikan, tidak ada kebebasan mengusai barang yang dihasilkan dengan tenaga kerjanya sendiri, tidak ada kebebasan berusaha dan menentukan pekerjaan (sistem totaliter).
 c. Sistem ekonomi campuran (dualisme)
Dalam sistem ini berusaha memadukan dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim di atas, dimana dalam menentukan suatu dasar sistem perekonomian suatu negara, berusaha membandingkan dan mengambil kebaikan-kebaikan dari kedua sistem tersebut. Dalam hal ini dibedakan dari suatu proses mana yang akan dikuasai oleh negara dan oleh swasta dalam rangka mencapai suatu kemakmuran masyarakat atau sering disebut dengan ekonomi kolektif atau ekonomi pasaran sosial.
Dalam sistem ini pula, kekuasaan pemerintahan negara dan kebebasan individu atau masyarakat berdampingan dalam kadar yang berbeda-beda sesuau dengan falsafah atau dasar sistem sosial masyarakat. Ada campuran yang lebih mendekati kapitalis karena kadar kebebasan relatif lebih besar. Ada pula campuran yang lebih mendekati sosialis karena kadar dan peranan pemerintah yang relatif besar dalam proses ekonomi.
Tapi dalam bentuk berbagai campuran, ini bersumber dari ekonomi bangsa, termasuk alat produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta disamping sumber-sumber tertentu yantg dikuasai oleh pemerintah pusat. Untuk itu dalam sistem ekonomi campuran paling tidak ada dua sektor, yaitu sektor negara (sektor pemerintah dan sektor publik) dan sektor swasta.
Sistem campuran melahirkan ekonomi pasaran sosial, yang memungkinkan terjadi persaingan dipasaran bebas, tapi bukan persaingan mati-matian, sedang campur tangan pemerintah dilancarkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar dipihak swasta (kapitalkisme), mengatasi krisis-krisis, dan membantu golongan yang secara ekonomis lemah.
Untuk itu nama lain yang identik dengan sistem ekonomi campuran adalah negara kemakmuran, negara kesejahteraan, demikrasi ekonomi dan masyarakat adil makmur.

Jika dilihat sejarah perekonomian kita sejak kemerdekaan terlihat adanya pola siklus tujuh tahunan yang menurut berbagai ahli seperti Emil Salim, Frans Seda, dan Mubyarto sendiri yang mengutip pendapat keduanya dapat dijadikan dasar periodisasi perkembangan perekonomian Indonesia. Sampai dengan akhir 1990an telah dapat dikenali 8 periode perkembangan perekonomian Indonesia yang mencerminkan gerakan pendulum mencari bentuk kearah bentuk perekonomian yang ideal, atau pencarian sistem ekonomi perekonomian nasional. Periodisasi tersebut sekaligus menujukan bahwa sejak awal 1990an kita sudah mulai sadar akan bahaya konsentrasi dan konglomerasi. Dan datangnya krisis pada akhir 1997 memperkuat kesadaran baru untuk membangun ekonomi rakyat. Sehingga periode ini (1994-2001) oleh Mubyarto dinamakan masa Menuju Ekonomi Kerakyatan dan memang benar akhirnya lahir Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur dan memberi pengertian mengenai Sistem Ekonomi Kerakyatan. Penegasan mengenai perlunya menyelenggarakan perekonomian dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan ini memang semula diyakini akan mengakiri perdebatan tentang berbagai pikiran yang pernah berkembang antara Sistem Ekonomi Pancasila dihadapkan pada pikiran yang berpendapat bahwa cukup merinci mengenai Demokrasi Ekonomi seperti yang pernah diusulkan oleh ISEI.

Sumber: http://www.vilila.com/2010/03/perkembangan-sistem-ekonomi.html#ixzz1FTLcDgFw

Masalah Perekonomian Indonesia

MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

 PENGANGGURAN
Tingkat kemakmuran sebuah negara dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan perekonomian negara per kapita, dapat diindikasikan bahwa kehidupan rakyatnya semakin sejahtera. Indikasi melihat tinggi perekonomian dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya.
Namun jika terlihat pertumbuhan perekonomian negara begitu lamban dan tersendat-sendat, mestilah ada yang salah. Tingkat kesejahteraan rakyatnya belum meningkat dan bisa diindikasikan masih banyak yang menggantungkan hidup pada orang lain alias menjadi pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi.
Seseorang yang sudah bekerja, entah pada sebuah perusahaan entah bekerja mandiri dengan membuka usaha sendiri, tentulah memiliki penghasilan tiap bulannya. Penghasilan ini akan dilaporkan kepada negara melalui pembayaran pajak tiap tahunnya.
Dari jumlah pajak pendapatan yang ada, dapat diketahui pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Jika pendapatannya masih rendah, berarti masih banyak rakyatnya bersikap apatis dengan tidak membuat bentuk usaha yang dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Tingkat pengangguran di Indonesia memang masih terbilang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya masyarakat yang telah lulus dari perguruan tinggi untuk membuka peluang usaha sendiri.
Rata-rata lulusan perguruan tinggi bangga dengan gelar sarjana yang disandangnya dengan memutuskan untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah dan instansi-instansi pendidikan. Kebanyakan cita-cita mereka hanyalah satu: menjadi Pegawai Negeri SIpil (PNS).
Menjadi PNS seolah-olah sudah jadi warisan budaya di masyarakat kita. Pandangan kebanyakan orang ialah PNS merupakan profesi yang menjanjikan dan makmur. Jelas saja makmur, toh menggantungkan hidup pada negara dengan tiap bulan diberi gaji yang tetap nominalnya meskipun tak gigih bekerja. Terlebih di desa-desa atau daerah, orang yang bergelar PNS dianggap seolah-olah sebagai pejabat tingkat desa, disegani, dihormati, dan disanjung.
Pandangan seperti itu menyebabkan masyarakat kita berbondong-bondong mengikuti seleksi penerimaan PNS. Setiap tes seleksi penerimaan PNS selalu penuh dengan penggemar yang setia setiap tahunnya mengikuti tes tanpa letih. Padahal, banyak pula di antara mereka yang masih menganggur dan tetap menunggu tes berikutnya tanpa melakukan usaha lainnya guna mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia secara signifikan.
Pengangguran di Indonesia meningkat pula dengan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang hanya mendapat pendidikan sampai jenjang sekolah lanjutan atas. Perkembangan zaman yang semakin membutuhkan tenaga ahli di berbagai bidang sesuai spesifikasi keilmuan, menyebabkan para lulusan sekolah lanjutan atas hanya bisa menjadi pegawai toko, buruh pabrik, atau tenaga kebersihan di sebuah perusahaan.
Semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah kejuruan (SMK), membuat lulusan tingkat sekolah lanjutan atas ini memiliki kompetensi. Mereka tak hanya mampu bekerja di berbagai instansi dengan jabatan yang lebih tinggi, namun dapat pula membuka usaha sendiri sebab memiliki keahlian di satu bidang.
Banyaknya lulusan SMK dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia sebab lulusannya memang disiapkan untuk langsung kerja. Untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, memang tidak harus menggantungkan hidup hanya dengan menjadi pegawai di sebuah perusahaan. Membuat usaha sendiri adalah solusi yang sangat baik dan efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Terlebih bagi mereka yang menyandang gelar sarjana . Sudah sepatutnya bisa membuka peluang usaha sendiri berbekal ilmu yang dipelajarinya selama kurun waktu empat hingga lima tahun.

 KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sector yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk, pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsur-angsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Meskipun secara persentase telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.


Masalah kemiskinan
Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan sebagai berikut:

1. Belum meratanya program pembangunan, khususnya di perdesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5 persen penduduk miskin hidup di daerah perdesaan. Secara persentase terhadap jumlah penduduk di daerah tersebut, kemiskinan di luar Pulau Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua juga lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut.
2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial. Hal ini menjadi permasalahan krusial yang harus dihadapi dalam penanganan kemiskinan. Pada saat ini masih terdapat 3,8 juta jiwa korban bencana alam, 2,5 juta jiwa orang cacat, 2,8 juta anak terlantar, 145 ribu anak jalanan, 1,5 juta penduduk lanjut usia, 64 ribu gelandangan dan pengemis, serta 66 ribu tuna susila yang membutuhkan bantuan dan jaminan sosial.
4. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin. Sehubungan dengan itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan, baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

APBN 2011

DEFISIT APBN
DAN
TARGET INFLASI APBN 2011

Defisit APBN 2011
Berdasar data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara dan hibah per 31 Januari 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp60,6 triliun atau 5,5% dari target APBN 2011. Angka ini naik 83% dari realisasi Januari tahun lalu.

Adapun kontribusi terbesar disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp53,5 triliun atau 6,3% dari APBN. Dibanding periode yang sama tahun 2010, penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 11,2%. “Hal ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan PPh nonmigas yang tumbuh 32,1 persen hingga mencapai Rp25,1 triliun yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi makro. Selain itu peningkatan penerimaan perpajakan juga didukung oleh meningkatnya penerimaan bea keluar yang dipengaruhi oleh tingginya harga CPO di pasar internasional,” papar Kepala BKF Kemenkeu Bambang Brodjo di kantor Kemenkeu, Kamis (17/2).

Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp7,1 triliun atau 2,8% dari target APBN 2011 yang didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp2,6 triliun, SDA nonmigas sebesar Rp1,8 triliun dan PNBP lainnya sebesar Rp2,6 triliun.

Untuk realisasi belanja negara telah tercatat sebesar Rp66,9 triliun atau 5,4% dari pagu APBN 2011 yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp25,2 triliun atau 3% dari pagu dan transfer ke daerah Rp 41,7 triliun atau 10,6% dari pagu. Dengan demikian, defisit yang tercapai sebesar Rp6,3 triliun per Januari 2011. "Defisit anggaran per 31 Januari 2011 mencapai Rp6,3 triliun, karena disebabkan oleh tingginya realisasi belanja negara yang mencapai 5,4 persen dari pagu APBN 2011," ujarnya.

Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp13,8 triliun atau 7,7% dari pagu dan belanja pembayaran bunga utang Rp9,9 triliun atau 8,6% dari pagu. Sedangkan realisasi transfer ke daerah didominasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp37,6 triliun atau 16,7% dari pagu dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp4,1 triliun atau 6,9% pagu target APBN 2011. "Realisasi pembiayaan mencapai Rp8,5 triliun atau 6,8 persen dari (target) APBN 2011 yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp11,1 triliun atau 8,8 persen dari APBN 2011 dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp2,6 triliun," pungkasnya.
Target Inflasi APBN 2011
Pemerintah optimistis target inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang ditetapkan sebesar 5,3% masih relevan meski laju inflasi pada Januari tahun ini tercatat cukup tinggi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia akan berkoordinasi untuk menjaga laju inflasi dengan melakukan berbagai cara yang salah satunya melakukan stabilitasai harga pangan. “Contohnya PMK 241 yang kita lakukan revisi, termasuk juga beberapa kebijakan yang meringankan masyarakat kita yang paling rentan. Itu yang telah dilakukan pemerintah,” jelasnya, hari ini.

Hatta menjelaskan masuknya musim panen raya dalam 2 bulan mendatang akan membuka peluang terjadinya deflasi. Saat ini, harga sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan penurunan setelah sebelumnya naik tajam pada akhir Desember 2010-awal januari 2011."Kita tentu melihat harga pangan turun karena ada saatnya nanti ada deflasi. Asumsi 5,3% masih relevan dan belum ada koreksi bersama dengan DPR," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan laju inflasi bulanan pada Januari 2011 sebesar 0,89% atau lebih tinggi dari inflasi Januari 2010 sebesar 0,82%. Rendahnya produksi pangan terutama komoditas beras menyumbang kontribusi signifikan terhadap laju inflasi bulan lalu. Secara tahunan, laju inflasi tercatat mencapai 7,02% atau lebih tinggi dari Desember 2010 (yoy) sebesar 6,96%, sementara inflasi inti Januari 2011 tercatat 0,49% dan inflasi inti tahunannya sebesar 4,18%.


KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 1
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH
KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR
NEGERI
70.609.451.524 29.553.219.528 5.993.457.305 5.741.045 106.161.869.402
1 01 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN 0 1.078.662.587 565.246 0 1.079.227.833
KELEMBAGAAN DEMOKRASI
2 02 PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN 2.579.628.268 2.402.750.536 0 0 4.982.378.804
OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA
3 03 PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK 0 57.856.460 117.876 0 57.974.336
4 04 PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA 0 11.380.000 0 0 11.380.000
5 05 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL 5.753.524 147.505.076 0 0 153.258.600
6 06 PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN 0 134.693.400 0 0 134.693.400
KESATUAN NASIONAL
7 07 PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN 0 1.258.100 0 0 1.258.100
MASYARAKAT
8 09 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 67.473.641.351 15.169.215.831 296.546.291 3.623.000 82.943.026.473
9 10 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN 45.897.847 1.270.477.156 34.269.176 189.250 1.350.833.429
AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
10 12 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN 0 653.020.852 145.186.217 0 798.207.069
KETATALAKSANAAN
11 13 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 97.131.332 1.369.583.755 189.858.697 466.320 1.657.040.104
APARATUR
12 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 43.303.201 889.632.996 207.235.509 0 1.140.171.706
13 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 136.490 94.317.628 1.337.682 0 95.791.800
INFORMASI PUBLIK
14 17 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 0 327.480.693 3.610.611.932 0 3.938.092.625
APARATUR NEGARA
15 19 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN 362.162.283 979.827.611 9.248.951 1.462.475 1.352.701.320
DAN KEPEMERINTAHAN
16 20 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN 0 422.072.924 1.117.898.775 0 1.539.971.699
KEUANGAN NEGARA
17 21 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN 1.797.228 271.836.852 240.177.384 0 513.811.464
NEGARA
18 22 PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA 0 29.373.546 400.000 0 29.773.546
19 23 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN 0 30.103.165 31.304.220 0 61.407.385
20 24 PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN 0 130.676.734 45.186.554 0 175.863.288
21 25 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG 0 36.112.723 423.665 0 36.536.388
22 26 PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM 0 9.426.433 0 0 9.426.433
PENGANGGARAN
23 27 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN 0 3.880.494.600 52.128.500 0 3.932.623.100
STATISTIK
24 28 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 0 155.459.870 10.960.630 0 166.420.500
KEKAYAAN NEGARA
01.03 PELAYANAN UMUM 0 70.631.611 445.704.389 0 516.336.000
25 01 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 0 6.707.400 45.000 0 6.752.400
26 02 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 48.474.211 445.659.389 0 494.133.600
27 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 15.450.000 0 0 15.450.000
01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 13.759.905 1.032.493.529 467.152.240 47.000 1.513.452.674
28 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK 13.759.905 693.970.035 359.269.115 0 1.066.999.055
29 02 PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK 0 134.895.678 41.816.919 0 176.712.597
30 03 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK 0 203.627.816 66.066.206 47.000 269.741.022
01.06 PEMBANGUNAN DAERAH 0 524.220.740 540.904.210 19.000.000 1.084.124.950
31 01 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 0 5.989.000 11.000 0 6.000.000
32 02 PROGRAM PENATAAN PERATURAN 0 11.980.000 20.000 0 12.000.000
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH
33 04 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH 0 9.160.000 40.000 0 9.200.000
DAERAH
34 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0 202.294.896 271.406.904 0 473.701.800
PEMERINTAH DAERAH
35 06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN 0 39.129.000 4.575.000 0 43.704.000
PEMERINTAH DAERAH
36 07 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 0 78.413.266 213.387.734 0 291.801.000
37 08 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT 0 64.619.350 160.000 0 64.779.350
70.623.211.429 31.067.930.180 7.395.914.572 5.788.045 109.092.844.226
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 2
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH
38 10 PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK 0 12.000.000 0 0 12.000.000
39 11 PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA 0 98.965.828 51.303.572 19.000.000 169.269.400
NASIONAL
40 13 PROGRAM PEMBINAAN DAERAH 0 1.669.400 0 0 1.669.400
01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA 0 92.754.175 565.519.818 292.056.307 950.330.300
41 03 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS 0 92.754.175 565.519.818 292.056.307 950.330.300
02 PERTAHANAN 20.269.995 8.961.294.262 11.986.656.279 0 20.968.220.536
02.01 PERTAHANAN NEGARA 12.984.054 8.716.622.200 4.778.450.004 0 13.508.056.258
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF 0 2.184.628.868 297.934.332 0 2.482.563.200
2 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT 12.984.054 2.512.321.299 1.118.636.347 0 3.643.941.700
3 03 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT 0 1.429.677.079 1.624.717.621 0 3.054.394.700
4 04 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA 0 1.290.476.530 1.669.891.370 0 2.960.367.900
5 05 PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN 0 1.275.278.600 45.146.400 0 1.320.425.000
KEUTUHAN WILAYAH NKRI
6 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA 0 24.239.824 22.123.934 0 46.363.758
02.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 0 166.443.852 7.094.677.190 0 7.261.121.042
7 01 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI 0 57.332.252 389.176.942 0 446.509.194
PERTAHANAN
8 02 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN 0 109.111.600 6.705.500.248 0 6.814.611.848
02.03 BANTUAN MILITER LUAR NEGERI 3.825.649 37.896.411 0 0 41.722.060
9 01 PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL 3.825.649 37.896.411 0 0 41.722.060
02.04 LITBANG PERTAHANAN 731.492 20.519.599 107.898.485 0 129.149.576
10 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN 731.492 13.211.284 10.406.800 0 24.349.576
11 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL 0 7.308.315 97.491.685 0 104.800.000
02.90 PERTAHANAN LAINNYA 2.728.800 19.812.200 5.630.600 0 28.171.600
12 01 PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI 2.728.800 19.812.200 5.630.600 0 28.171.600
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 0 8.381.072.918 6.544.959.366 0 14.926.032.284
03.01 KEPOLISIAN 0 5.760.788.425 4.404.448.136 0 10.165.236.561
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN 0 278.794.900 0 0 278.794.900
2 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 0 141.811.243 3.686.943.614 0 3.828.754.857
KEPOLISIAN
3 03 PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN 0 71.305.300 0 0 71.305.300
KETERTIBAN
4 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 0 198.854.200 0 0 198.854.200
5 05 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS 0 3.547.906.306 287.945 0 3.548.194.251
6 06 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN 0 588.044.440 190.709.860 0 778.754.300
DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA
7 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA 0 26.283.480 380.802.073 0 407.085.553
NEGARA
8 08 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 0 167.663.724 130.070.676 0 297.734.400
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
9 09 PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI 0 131.394.732 15.633.968 0 147.028.700
10 10 PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK 0 578.296.900 0 0 578.296.900
PIDANA
11 12 PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN 0 30.433.200 0 0 30.433.200
03.02 PENANGGULANGAN BENCANA 0 6.796.196 341.606.104 0 348.402.300
12 01 PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN 0 6.796.196 341.606.104 0 348.402.300
03.03 PEMBINAAN HUKUM 0 2.613.488.297 1.798.905.126 0 4.412.393.423
13 01 PROGRAM PERENCANAAN HUKUM 0 39.185.791 377.342 0 39.563.133
14 02 PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM 0 88.138.259 300.388 0 88.438.647
15 03 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM 0 126.277.452 2.819.823 0 129.097.275
16 04 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN 0 499.483.962 142.353.638 0 641.837.600
HUKUM
17 05 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN 0 226.851.708 1.633.828.914 0 1.860.680.622
DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA
18 06 PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 0 1.480.254.525 19.157.021 0 1.499.411.546
19 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM 0 153.296.600 68.000 0 153.364.600
04 EKONOMI 570.727.143 17.830.776.917 35.501.444.763 3.455.876.974 57.358.825.797
04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA,
KOPERASI DAN UKM
180.963.743 1.116.873.763 85.939.428 191.757.428 1.575.534.362
1 01 PROGRAM PERSAINGAN USAHA 32.812.018 45.565.890 3.935.992 0 82.313.900
70.676.293.442 48.661.252.653 26.548.289.599 316.844.352 146.202.680.046
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 3
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
2 02 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN 6.982.647 54.720.577 18.890.000 0 80.593.224
PERDAGANGAN
3 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN 14.955.030 64.273.470 235.500 0 79.464.000
INTERNASIONAL
4 05 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM 0 48.303.821 596.141 300.000 49.199.962
5 06 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 99.150.971 339.225.249 16.745.380 0 455.121.600
6 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN 0 32.437.572 355.000 47.357.428 80.150.000
KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
7 09 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA 0 239.637.608 11.430.492 5.100.000 256.168.100
BAGI UMKM
8 10 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 0 17.880.000 120.000 0 18.000.000
KOPERASI
9 11 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO 0 93.206.100 18.500 133.000.000 226.224.600
10 12 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM 27.063.077 181.623.476 33.612.423 6.000.000 248.298.976
NEGERI
04.02 TENAGA KERJA 0 1.134.972.129 227.814.733 7.387.925 1.370.174.787
11 01 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS 0 377.063.002 182.184.645 0 559.247.647
TENAGA KERJA
12 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA 0 226.205.196 4.341.279 1.569.925 232.116.400
TENAGA KERJA
13 04 PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN 0 531.703.931 41.288.809 5.818.000 578.810.740
KERJA
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN
KELAUTAN
24.600 4.610.892.828 1.256.399.425 3.248.080.061 9.115.396.914
14 02 PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER 0 303.179.329 26.218.771 0 329.398.100
DAYA HUTAN
15 03 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 0 298.925.462 36.164.141 177.189.022 512.278.625
16 04 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 13.200 1.440.656.206 324.926.714 1.242.860.909 3.008.457.029
17 05 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER 0 365.272.311 139.325.189 0 504.597.500
DAYA KELAUTAN
18 06 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN 11.400 947.115.635 583.993.431 55.216.750 1.586.337.216
19 08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 0 1.255.743.885 145.771.179 1.772.813.380 3.174.328.444
04.04 PENGAIRAN 0 1.187.219.367 4.329.088.455 0 5.516.307.822
20 01 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN 0 436.890.583 1.793.072.639 0 2.229.963.222
KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA
21 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN 0 750.328.784 2.536.015.816 0 3.286.344.600
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
04.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 19.478.500 299.017.622 3.470.534.814 0 3.789.030.936
22 01 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN 15.000.000 53.740.132 3.214.033.168 0 3.282.773.300
SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
23 02 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN 0 65.417.050 173.960.950 0 239.378.000
SARANA DAN PRASARANA ENERGI
24 03 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 4.478.500 28.022.320 14.539.880 0 47.040.700
SERTA TEKNOLOGI ENERGI
25 04 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN 0 46.297.800 0 0 46.297.800
REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI
26 05 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH 0 36.415.184 61.800.816 0 98.216.000
DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA
PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI
27 06 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN 0 17.590.000 0 0 17.590.000
REFORMASI SARANA DAN PRASARANA
KETENAGALISTRIKAN
28 08 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 0 51.535.136 6.200.000 0 57.735.136
DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN
04.06 PERTAMBANGAN 165.200.000 1.696.959.041 698.936.255 0 2.561.095.296
29 01 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL 85.054.900 924.298.095 625.262.268 0 1.634.615.263
DAN BATUBARA
30 02 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS 80.145.100 772.660.946 73.673.987 0 926.480.033
04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 197.741.159 1.252.827.563 167.807.332 6.000.000 1.624.376.054
31 01 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM 0 119.332.082 73.807.918 6.000.000 199.140.000
PRODUKSI
32 02 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN 15.730.794 264.651.621 32.110.634 0 312.493.049
MENENGAH
33 03 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI 122.322.648 273.942.566 41.877.441 0 438.142.655
INDUSTRI
71.147.201.709 59.319.547.782 36.760.862.710 3.770.069.766 170.997.681.967
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 4
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
34 04 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 59.687.717 594.901.294 20.011.339 0 674.600.350
04.08 TRANSPORTASI 0 4.209.321.754 24.976.873.139 0 29.186.194.893
35 01 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN 0 1.492.342.995 4.182.246.770 0 5.674.589.765
JEMBATAN
36 02 PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN 0 693.512.159 10.227.382.465 0 10.920.894.624
JEMBATAN
37 03 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS 0 16.701.457 375.001.843 0 391.703.300
LLAJ
38 04 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN 0 52.989.000 68.450.000 0 121.439.000
ANGKUTAN LLAJ
39 05 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 0 750.000 31.645.000 0 32.395.000
DAN FASILITAS LLAJ
40 06 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN 0 799.075 135.058.825 0 135.857.900
ANGKUTAN PERKERETAAPIAN
41 07 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA 0 10.755.080 3.452.593.660 0 3.463.348.740
DAN SARANA KERETA API
42 08 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA 0 0 40.718.900 0 40.718.900
KERETA API
43 09 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI 0 6.233.100 37.647.500 0 43.880.600
KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN
44 10 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN 0 29.369.620 37.105.080 0 66.474.700
PRASARANA LLAJ
45 11 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT 0 312.752.645 2.377.791.855 0 2.690.544.500
46 12 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 0 90.000.000 68.615.000 0 158.615.000
TRANSPORTASI LAUT
47 13 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN 0 569.285.722 11.170.378 0 580.456.100
PERATURAN TRANSPORTASI LAUT
48 14 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 0 145.218.823 851.761.577 0 996.980.400
49 15 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, 0 0 43.455.200 0 43.455.200
DANAU DAN PENYEBERANGAN
50 16 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI 0 4.825.600 19.930.000 0 24.755.600
KELEMBAGAAN ASDP
51 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA 0 295.169.274 2.370.099.026 0 2.665.268.300
52 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 0 0 241.078.200 0 241.078.200
TRANSPORTASI UDARA
53 19 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN 0 248.590.400 139.383.465 0 387.973.865
PERATURAN TRANSPORTASI UDARA
54 20 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA 0 57.357.800 12.543.000 0 69.900.800
55 21 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 14.236.328 42.340.872 0 56.577.200
PERHUBUNGAN
56 22 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN 0 168.432.676 210.854.523 0 379.287.199
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
04.09 TELEKOMUNIKASI 4.980.041 2.055.237.957 285.108.514 2.651.560 2.347.978.072
57 01 PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN 0 354.482.666 10.156.311 2.591.560 367.230.537
TELEMATIKA
58 02 PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN 4.980.041 1.559.198.581 158.765.114 60.000 1.723.003.736
PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS
DAN TELEMATIKA
59 03 PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI 0 141.556.710 116.187.089 0 257.743.799
DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
04.90 EKONOMI LAINNYA 2.339.100 267.454.893 2.942.668 0 272.736.661
60 01 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI 0 62.365.028 2.277.172 0 64.642.200
INVESTASI
61 02 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA 0 113.269.044 260.696 0 113.529.740
INVESTASI
62 03 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2.339.100 36.358.721 404.800 0 39.102.621
63 04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN 0 55.462.100 0 0 55.462.100
05 LINGKUNGAN HIDUP 45.991.000 3.946.489.600 3.890.315.303 6.432.500 7.889.228.403
05.01 MANAJEMEN LIMBAH 0 43.282.040 460.087.960 0 503.370.000
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN 0 35.782.040 459.587.960 0 495.370.000
PERSAMPAHAN DAN DRAINASE
2 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 0 7.500.000 500.000 0 8.000.000
05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 0 147.989.886 6.954.970 0 154.944.856
3 01 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 0 910.558 0 0 910.558
HIDUP
71.214.208.567 66.490.656.278 62.505.886.330 3.772.721.326 203.983.472.501
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 5
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
4 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN 0 147.079.328 6.954.970 0 154.034.298
LINGKUNGAN HIDUP
05.04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 45.991.000 1.953.004.410 2.740.930.253 6.432.500 4.746.358.163
5 01 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER 0 413.121.418 172.843.686 0 585.965.104
DAYA ALAM
6 02 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN 0 892.382.609 53.617.491 3.262.500 949.262.600
SUMBER DAYA ALAM
7 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN 45.991.000 344.916.787 26.787.490 3.170.000 420.865.277
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
8 04 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN 0 302.583.596 2.487.681.586 0 2.790.265.182
PANTAI
05.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 0 1.630.567.380 652.433.171 0 2.283.000.551
9 01 PROGRAM PENATAAN RUANG 0 345.317.876 252.273.695 0 597.591.571
10 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN 0 1.285.249.504 400.159.476 0 1.685.408.980
05.90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 0 171.645.884 29.908.949 0 201.554.833
11 01 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES 0 171.645.884 29.908.949 0 201.554.833
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 0 4.729.648.366 4.691.771.171 11.485.205.299 20.906.624.836
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 0 334.664.851 1.065.373.573 0 1.400.038.424
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 334.664.851 1.065.373.573 0 1.400.038.424
06.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN 0 1.070.602.067 409.653.755 1.746.198.500 3.226.454.322
2 01 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 0 276.888.051 2.904.171 76.707.500 356.499.722
3 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 0 793.714.016 406.749.584 1.669.491.000 2.869.954.600
06.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 0 506.346.489 2.498.299.211 261.408.000 3.266.053.700
4 01 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 0 35.642.525 1.060.993.875 0 1.096.636.400
5 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR 0 470.703.964 1.437.305.336 261.408.000 2.169.417.300
MINUM DAN AIR LIMBAH
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA 0 2.818.034.959 718.444.632 9.477.598.799 13.014.078.390
6 01 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 0 156.245.517 237.007.673 50.000 393.303.190
7 02 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN 0 315.515.827 90.505.073 2.133.800 408.154.700
CEPAT TUMBUH
8 03 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL 0 498.913.074 320.647.809 102.889.017 922.449.900
9 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL 0 83.000.000 0 0 83.000.000
10 06 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA 0 7.000.000 8.000.000 0 15.000.000
BESAR DAN METROPOLITAN
11 07 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA 0 218.996.267 350.000 838.396.933 1.057.743.200
PERDESAAN
12 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN 0 23.814.000 186.000 0 24.000.000
ANTAR KOTA
13 09 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 0 1.481.780.274 60.468.077 8.534.129.049 10.076.377.400
PERDESAAN
14 10 PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN 0 32.770.000 1.280.000 0 34.050.000
MENENGAH
07 KESEHATAN 1.107.704.271 8.459.988.026 2.819.923.189 5.614.214.436 18.001.829.922
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0 1.223.688.894 155.206.642 0 1.378.895.536
1 01 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0 959.200.336 752.500 0 959.952.836
2 02 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 0 258.587.177 154.165.623 0 412.752.800
3 03 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 0 5.901.381 288.519 0 6.189.900
07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 1.087.910.527 4.075.844.396 1.835.470.627 4.003.352.715 11.002.578.265
4 01 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.087.910.527 4.075.844.396 1.835.470.627 4.003.352.715 11.002.578.265
07.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 19.793.744 1.209.366.733 473.453.675 1.609.084.081 3.311.698.233
5 02 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 0 96.345.187 276.000 204.000 96.825.187
MASYARAKAT
6 03 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 484.611.231 83.311.258 1.442.734.851 2.010.657.340
7 04 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 19.793.744 400.578.046 388.848.127 1.800.000 811.019.917
8 05 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 0 227.832.269 1.018.290 164.345.230 393.195.789
07.04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 0 690.458.937 1.467.563 0 691.926.500
9 01 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 0 562.153.125 165.975 0 562.319.100
10 02 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 0 34.805.400 6.000 0 34.811.400
11 03 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL 0 93.500.412 1.295.588 0 94.796.000
BERKUALITAS
07.05 LITBANG KESEHATAN 0 126.571.669 33.700.171 0 160.271.840
12 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 0 126.571.669 33.700.171 0 160.271.840
72.367.903.838 82.448.532.275 73.127.183.522 20.876.795.921 248.820.415.556
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 6
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
07.90 KESEHATAN LAINNYA 0 1.134.057.397 320.624.511 1.777.640 1.456.459.548
13 01 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 0 528.148.943 161.236.790 1.777.640 691.163.373
14 02 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN 0 605.908.454 159.387.721 0 765.296.175
KESEHATAN
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 0 1.285.050.320 88.521.836 42.493.921 1.416.066.077
08.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 0 779.726.394 79.475.225 14.160.000 873.361.619
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 0 53.080.436 5.919.564 0 59.000.000
2 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 0 114.987.058 44.115.642 0 159.102.700
3 03 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 0 66.897.319 5.522.100 0 72.419.419
4 04 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 0 423.750.081 2.589.419 0 426.339.500
5 05 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 0 95.071.500 21.268.500 14.160.000 130.500.000
6 06 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 0 25.940.000 60.000 0 26.000.000
08.02 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 6.460.000 0 0 6.460.000
7 02 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI 0 6.460.000 0 0 6.460.000
PEMUDA
08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN 0 118.436.647 8.858.890 28.333.921 155.629.458
8 01 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 0 118.436.647 8.858.890 28.333.921 155.629.458
MEDIA MASSA
08.05 PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI 0 380.427.279 187.721 0 380.615.000
9 01 PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI 0 380.427.279 187.721 0 380.615.000
09 AGAMA 0 544.837.692 125.708.923 242.529.085 913.075.700
09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 0 496.269.142 119.194.633 194.471.225 809.935.000
1 01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN 0 482.463.670 118.943.883 84.192.647 685.600.200
BERAGAMA
2 02 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, 0 13.805.472 250.750 110.278.578 124.334.800
PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI
KEAGAMAAN
09.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 0 16.502.488 4.769.652 9.227.860 30.500.000
3 01 PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 0 16.502.488 4.769.652 9.227.860 30.500.000
09.03 LITBANG AGAMA 0 30.209.062 1.644.638 1.180.000 33.033.700
4 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 0 30.209.062 1.644.638 1.180.000 33.033.700
09.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA 0 1.857.000 100.000 37.650.000 39.607.000
5 01 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL 0 1.857.000 100.000 37.650.000 39.607.000
KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10 PENDIDIKAN 17.662.088.903 20.015.428.562 8.417.317.971 37.991.653.086 84.086.488.522
10.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 0 317.542.017 618.500 812.042.683 1.130.203.200
1 01 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 0 317.542.017 618.500 812.042.683 1.130.203.200
10.02 PENDIDIKAN DASAR 25.523.326 2.431.716.586 773.365.376 28.336.516.692 31.567.121.980
2 01 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN 25.523.326 2.431.716.586 773.365.376 28.336.516.692 31.567.121.980
TAHUN
10.03 PENDIDIKAN MENENGAH 69.078.281 1.041.902.183 408.111.678 4.046.807.621 5.565.899.763
3 01 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 69.078.281 1.041.902.183 408.111.678 4.046.807.621 5.565.899.763
10.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 37.787.621 369.709.816 41.458.986 606.954.603 1.055.911.026
4 01 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 37.787.621 369.709.816 41.458.986 606.954.603 1.055.911.026
10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 216.800 175.407.044 15.760.556 1.068.500 192.452.900
5 01 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 216.800 175.407.044 15.760.556 1.068.500 192.452.900
10.06 PENDIDIKAN TINGGI 6.435.587.619 10.243.548.644 6.683.237.421 1.371.889.512 24.734.263.196
6 01 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 6.435.587.619 10.243.548.644 6.683.237.421 1.371.889.512 24.734.263.196
10.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 11.074.888.276 3.930.011.364 241.790.854 2.462.871.150 17.709.561.644
7 01 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA 274.696.270 2.753.221.774 134.211.862 2.340.959.660 5.503.089.566
KEPENDIDIKAN
8 02 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN 0 226.553.558 55.552.442 8.000.000 290.106.000
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
9 03 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 10.800.192.006 950.236.032 52.026.550 113.911.490 11.916.366.078
10.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 0 305.527.386 16.132.531 218.068.816 539.728.733
10 01 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN 0 305.527.386 16.132.531 218.068.816 539.728.733
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10.09 LITBANG PENDIDIKAN 19.006.980 439.489.009 3.627.282 135.433.509 597.556.780
11 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 19.006.980 439.489.009 3.627.282 135.433.509 597.556.780
10.10 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 760.574.513 233.214.787 0 993.789.300
12 01 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN 0 22.500.000 0 0 22.500.000
PEMUDA
90.029.992.741 104.689.831.733 81.846.141.976 59.155.249.653 335.721.216.103
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 7
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
13 02 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI 0 235.681.042 579.000 0 236.260.042
PEMUDA
14 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN 0 20.000.000 0 0 20.000.000
OLAHRAGA
15 04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 0 227.737.078 646.626 0 228.383.704
16 05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH 0 254.656.393 231.989.161 0 486.645.554
RAGA
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 0 1.224.478.645 96.181.631 2.135.996.710 3.456.656.986
11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL
ANAK-ANAK DAN KELUARGA
0 281.887.307 1.369.762 475.399.872 758.656.941
1 01 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS 0 120.148.628 380.500 475.399.872 595.929.000
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTER
2 02 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN 0 16.216.930 242.070 0 16.459.000
PERLINDUNGAN ANAK
3 04 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN 0 19.303.179 359.762 0 19.662.941
KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
4 05 PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 0 126.218.570 387.430 0 126.606.000
11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 81.536.651 339.607 10.690.750 92.567.008
5 01 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 0 59.897.158 231.100 10.690.750 70.819.008
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
6 02 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 0 21.639.493 108.507 0 21.748.000
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
11.06 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL 0 224.539.799 26.755.362 307.812.939 559.108.100
7 01 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 0 199.330.449 26.755.362 307.178.189 533.264.000
KESEJAHTERAAN SOSIAL
8 02 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN 0 25.209.350 0 634.750 25.844.100
KESEJAHTERAAN SOSIAL
11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 459.918.901 47.747.050 1.320.288.149 1.827.954.100
9 01 PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN 0 459.918.901 47.747.050 1.320.288.149 1.827.954.100
SOSIAL
11.09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL 0 72.937.144 7.901.980 504.000 81.343.124
10 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 21.234.900 0 504.000 21.738.900
KESEJAHTERAAN SOSIAL
11 02 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN 0 51.702.244 7.901.980 0 59.604.224
KESEJAHTERAAN RAKYAT
11.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 0 103.658.843 12.067.870 21.301.000 137.027.713
12 01 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN 0 5.977.700 0 0 5.977.700
SOSIAL
13 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 0 97.681.143 12.067.870 21.301.000 131.050.013
KESEJAHTERAAN SOSIAL
90.029.992.741 106.652.384.891 82.175.538.394 61.291.246.363 340.149.162.389
~~M/7~~",,,,
~'!r;-~~F?",-:'~h~
~~"'7ji""~~
~M "'~~
~~~ ~~~
~~~ ~\"J
~~~.~~.c.v..·-l.'v~;~.~~~ht/
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Lampiran II
RINCIAN JENIS BELANJA
BELANJA
BELBAENLJANLJAAIN- BELANJA BELANJA BUNGA
BELANJA BARANG
BELANJA MODAL
DAN PINJAMAN
BELANJA SUBSIDI
HIBAH
BANTUAN SOlASIINAl
JUMLAH
745631980 2
3406.114,299.116,224,Q368,1839Q0266,31.6752.5,384.3.89941QQ 90,029,992,741
115.594.641.61937108.51.5739.4.01,180349.2097.30905..6.48.530448.20Q06.8780..0.35.00026600160 70.334.330.000
115.59F4u,6n4gs1i,6P1e79331l,a8015y5.9737a,1,40,1n80.394a92073.n5009.,5.68,43U0,4480020m68,0708..u0,05.300m026600160 55.409,700,000
99PS66ru33ob,,g55r00Fa00um0,.n000g00Ps0000i99e6m6P0033eb,,l5e5ar00yd0a0an,,y00aa00na00nUmMuamsyarakat 0
111155,.5,599SP44ur,o6,b6g44rF1a1U,0m6,.6n1001g9P9s00i0ePm0ibnajaymaraann PBeumn0egralntUathang. 00
5PS6ru1ob,g5r0Fa0um0,n00g0Ps00i5e6nP01ge,em5m0bb0aa,n0ng0gu0annanDDaearearhahKhusus 115577,,882332PS0,,000ru.,o3003bg2002r7,,F7a00,u,m000n60060202g6,,6S2s00004iu008,b00P,86se52idl5a5i,y,00da20an70na.,,n00T600rU60amn00sufmer LLaaininnnyyaa 5555,,440099,.770000,,000000
22990011,,,,5599PS65654ru455o,b,,,9g0904r04F0a8080um,,n88g33Ps6006i33e6m6P,,44e0b0l331i1aa7799yy,,,a,a6611na447700an6699n,,,,0088L000U33a0066imn-uLmainLainnya 14,924,630,000 77,,11007700,,,,11000PS0000000ruo,,b,,0000g0000rFa0000um,,n0000g00*Ps00000ie0mPebliaayyaanaann LUaimn0-1871123,6510,504,71975,,,72712,980541,94299,341,0506,,,30952,430814,41203,086,73006,,,9803,108413696906361 160,364,322,741
* Merupakan bagian dari transfer ke daerah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO