Bab 3
1 1. Istilah Standar akuntansi dan penentuan Standar
Para Dewan
Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah pribadi, tidak-untuk keuntungan organisasi
yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan prinsip akuntansi yang berlaku
umum (GAAP) di Amerika Serikat di publik bunga. The Securities and Exchange
Commission (SEC) yang ditunjuk FASB sebagai organisasi yang bertanggung jawab
untuk menetapkan standar akuntansi untuk perusahaan publik di Amerika Serikat
ini diciptakan pada tahun 1973, menggantikan Komite Prosedur Akuntansi (CAP)
dan Dewan Prinsip Akuntansi (APB) dari american Ikatan Akuntan Publik
Bersertifikat (AICPA). FASB misi ini "untuk menetapkan dan meningkatkan
standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk bimbingan dan pendidikan publik,
termasuk emiten, auditor, dan pengguna informasi keuangan." [1] Untuk
mencapai hal ini, FASB telah lima gol [1] :
· Meningkatkan manfaat pelaporan
keuangan dengan berfokus pada karakteristik utama relevansi dan reliabilitas,
dan pada kualitas komparatif dan konsistensi.
· Jauhkan standar saat ini untuk
mencerminkan perubahan dalam metode melakukan bisnis dan dalam perekonomian.
· Pertimbangkan segera setiap daerah
yang signifikan kekurangan dalam pelaporan keuangan yang mungkin ditingkatkan
melalui penetapan standar.
· Promosikan internasional konvergensi
standar akuntansi bersamaan dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
· Meningkatkan pemahaman umum tentang
sifat dan tujuan informasi dalam laporan keuangan.
FASB bukanlah badan pemerintah. SEC memiliki kewenangan hukum untuk membentuk akuntansi keuangan dan standar pelaporan untuk dimiliki perusahaan publik berdasarkan Securities Exchange Act tahun 1934 . Sepanjang sejarahnya, bagaimanapun, kebijakan Komisi telah bergantung pada sektor swasta untuk fungsi ini apabila sektor swasta menunjukkan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab demi kepentingan umum.
FASB bukanlah badan pemerintah. SEC memiliki kewenangan hukum untuk membentuk akuntansi keuangan dan standar pelaporan untuk dimiliki perusahaan publik berdasarkan Securities Exchange Act tahun 1934 . Sepanjang sejarahnya, bagaimanapun, kebijakan Komisi telah bergantung pada sektor swasta untuk fungsi ini apabila sektor swasta menunjukkan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab demi kepentingan umum.
FASB merupakan bagian dari struktur
yang independen dari semua bisnis dan organisasi profesional. Sebelum struktur
sekarang diciptakan, akuntansi keuangan dan standar pelaporan yang didirikan
pertama kali oleh Komite Prosedur Akuntansi dari American Institute Akuntan
Publik (1936-1959) dan kemudian oleh Dewan Prinsip Akuntansi , juga merupakan
bagian dari AICPA (1959 -73). Pernyataan dari badan pendahulunya tetap berlaku
kecuali diubah atau digantikan oleh FASB.
FASB tunduk pada pengawasan oleh
Yayasan Akuntansi Keuangan (FAF), yang memilih anggota FASB dan Dewan Standar
Akuntansi Pemerintahan dan dana kedua organisasi. Dewan Pengawas FAF, pada
gilirannya, sebagian dipilih oleh sekelompok organisasi termasuk:
· American Ikatan Akuntan
· American Ikatan Akuntan Publik
Bersertifikat
· CFA Institute
· Eksekutif Keuangan Internasional
· Pejabat Keuangan Pemerintah Asosiasi
· Ikatan Akuntan Manajemen
· Asosiasi Nasional Auditor Negara,
Comptrollers dan Bendaharawan
· Efek Asosiasi Industri
Struktur
FASB adalah sangat berbeda dari pendahulunya dalam banyak hal. Dewan terdiri
dari tujuh kali anggota penuh. Para anggota diwajibkan untuk memutuskan semua
ikatan dengan perusahaan sebelumnya dan lembaga bahwa mereka mungkin telah
melayani sebelum bergabung dengan FASB.. Hal ini untuk menjamin kenetralan dan
independensi FASB. Mereka ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun dan memenuhi
syarat untuk satu kali masa lima tahun tambahan. Para saat anggota (dengan akhir
jangka waktu saat ini tanggal yang tertera):
·
Robert H.
Herz, Ketua (2012)
·
Thomas J.
Linsmeier (2011)
·
Leslie F.
Seidman (2011)
·
Marc A.
Siegel (2013)
·
Lawrence W.
Smith (2012)
Dalam
tambahan untuk anggota penuh-waktu, ada sekitar 68 anggota staf. staf Ini
adalah, "profesional diambil dari akuntan publik, industri, akademisi, dan
pemerintah, plus personel pendukung." Grup ini dibentuk dalam rangka
memberikan respon yang cepat untuk masalah keuangan mereka muncul. Kelompok ini
mencakup 15 orang baik dari sektor publik dan swasta ditambah dengan perwakilan
dari FASB dan pengamat SEC. Sebagai masalah muncul, task force menganggap
mereka dan mencoba untuk mencapai konsensus tentang apa tindakan untuk
mengambil. Jika konsensus yang dapat dicapai, mereka isu -isu EITF dan FASB
tidak terlibat. Sebuah Isu EITF dianggap sama sah sebagai pernyataan FASB dan
termasuk dalam GAAP.
Penciptaan Kodifikasi
Pada tanggal
1 Juli 2009, FASB mengumumkan peluncuran Standar Akuntansi yang Kodifikasi,
menyatakan itu menjadi "sumber tunggal otoritatif US nonpemerintah prinsip
akuntansi yang berlaku umum." Para Kodifikasi mengatur pernyataan banyak
yang merupakan US GAAP menjadi dicari, format yang konsisten. [3] Kodifikasi
ini tidak menjadi bingung dengan Konseptual Kerangka Kerja FASB, sebuah proyek
dimulai pada tahun 1973 untuk mengembangkan dasar teoretis suara untuk
pengembangan standar akuntansi di Amerika Serikat.
Perjanjian
Norwalk
FASB sedang
mengejar proyek konvergensi dengan Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB)
dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Pada tanggal 18 September
2002,, di Norwalk, Connecticut , FASB dan IASB bertemu dan mengeluarkan Nota
Kesepahaman . [4] Dokumen ini menjabarkan rencana untuk berkumpul IFRS dan US
GAAP menjadi satu set berkualitas tinggi dan standar yang kompatibel. Sebagai
bagian dari proyek, FASB telah mulai bergerak dari prinsip biaya historis ke
nilai wajar . Independensi Pada bulan Juni 2009, FASB dikritik oleh panel
penasehat investor setelah melakukan perubahan -ke-pasar akuntansi tanda
sebagai respon terhadap tekanan politik. Pelobi telah memperoleh izin untuk
bank-bank untuk menerapkan perlakuan akuntansi khusus untuk aset beracun .[5]
pernyataan FASB Dalam rangka untuk menetapkan prinsip akuntansi, FASB masalah
pernyataan publik, masing-masing mengatasi masalah-masalah akuntansi umum atau
khusus. Pernyataan ini adalah:
·
Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
·
Pernyataan
Konsep Akuntansi Keuangan
·
FASB
Interpretasi
·
FASB Teknis
Buletin
·
EITF Abstrak
2 2. Standar Akuntansi dan Penentuan
Standar
Standar
akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar)
yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses
perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil
penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar.
Ada empat alas an yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:
1. Di kebanyakan negara hukuman atas
ketidak patuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
2. Secara suka rela perusahaan boleh
melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3. Beberapa negara memperbolehkan
perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya
operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik
hasilnya.
4. Di beberapa negara standar akuntansi
hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan
konsolidasi.
Penetapan
standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan
publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan
tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Akuntansi peyajian wajar
biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi
kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini
terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sektor swasta lebih
berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor
publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.
3) Sistem
Akuntansi Di Negara-negara Maju
1. AMERIKA
SERIKAT
Akuntansi di
Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi
Keuangan, atau Financial Accounting Standards Boardi – FSAB), namun sebuah
lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange
Commission – SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri.
Hingga tahun
2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat, badan sektor swasta
lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas Akuntansi
Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan
auditor perusahaan publik. Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan hukum negara
bagian, bukan hukum federal.
Setiap
negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum, hukum berisi
ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan
secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara
ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal sering kali tidak
tersedia untuk publik. Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit
tahunan secara realitas hanya tedapat pada tingkat federal, seperti yang
ditentukan oleh SEC. SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang
mencatatkan sahamnya pada bursa-bursa efek AS dan perusahaan yang sahamnya
diperdagangkan over the counter. Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya
tidak menghadapi ketentuan wajib untuk pelaporan keuangan, sehingga menbuata
Amerika Serikat terlihat tidak normal menurut Standar Internasional.
Laporan keuangan
yang seharusnya dibuat oleh perusahan di Amerika
Serikat
meliputi komponen:
1. Laporan
manajemen
2. Laporan
auditor independen
3. Laporan
keuangan utama ( laporan laba rugi, lapooran arus kas, laporan laba
komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham)
4. Diskusi
manajemen dan analisis atau hasil operasi dan kondisi keuangan
5.
Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap
laporan keuangan.
6. Catatan
atas laporan keuangan
7.
Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atausepuluh tahun
8. Data
kuartal terpilih
Laporan
keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan
biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi
mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu dengan
kepemilikan yang melebihi 50% dari saham dengan hak suara) harus
dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak
homogen. Laporan keuangan intern (kwartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang
sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi
laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara
singkat.
Pengukuran
akuntansi
Pengukuran
dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat
bergantung pada konsep penandingan. Jika perubahan dalam praktik atau prosedur
terajadi, maka perubahan dan pengaruhnya harus diungkapkan.
Penggabungan
usaha harus dicatat sebagai sebuah pembelian.G oodwill dikapitalisasi sebagai
perbedaan antara nilai wajar pemberian yang diberikan dalam pertukaran dan
nilai wajar aktifa bersih yang diperoleh (termasuk aktifa tidak berwujud
lainnya).Goodwill tersebut harus dikaji ulang terhadap penurunan nilai tiap
tahunnya dan dihapus bukukan dan dibebankan ke dalam laba jika nilai bukunya
melebihi nilai wajarnya. Translasi mata uang asing mengikuti ketentuan dalam
SFAS NO. 52, yang menggunakan mata uang fungsional anak perusahaan luar negeri
untuk menentukan metodologi translasi.
2. JEPANG
Akuntansi
dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh
domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung
jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang
memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran
akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman; pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang
berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi
Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan
pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Jepang
merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat.
Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan
perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara
individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling
memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki
perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi
industry yang meraksasa yang disebut sebagai
keiretsu.
Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.
Penggunaan
kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar
terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen
perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan
lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga
memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang
berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah- masalah usaha, termasuk
akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada
perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal
usahakeiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural
yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun
1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga
mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan
Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa
buruknya perusahaan di Jepang. Suatu perubahan besar dalam akuntansi diumumkan
pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang
menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar
internasional.
Regulasi dan
Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah
nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di
Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum
Komersial, Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Pajak Penghasilan
Perusahaan.
a) Hukum
komersial diatur oleh kementerian Kehakiman (MOJ). Hukum tersebut merupakan
inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar.
Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal di berlakukan pada
tahun 1980, tetapi baru dilaksanakan tahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor
dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan ketergantungan yang sangat
jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit dan
ketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruh
perusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi, yang
dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha
dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.
b)
Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam
Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan. SEL dibuat
berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh
AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL adalah
untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Meskipun SEL
mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama seperti hukum komersial,
terminology, bentuk dan isi laporan keuangan didefinisikan secara lebih
spesifik oleh SEL; beberapa pos laporan keuangan direklasifikasikan untuk
keperluan penyajian dan detail tambahan diberikan. Namun laba bersih dan
ekuitas pemegang saham tetap sama menurut Hukum Kom.ersial dan SEL.
c) Dewan
Pertimbangan Akuntansi Usaha (BADC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi
kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar
akuntansi sesuai dengan SEL. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU
di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar
yang berbeda dengan hukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh
kementerian keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan
akademisi, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik
Bersertifikat di Jepang (JICPA)
Perubahan
besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001dengan
pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang (ASBJ) dan lembaga pengawas yang
terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan (FASF).
Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ diharapkan akan menjadi
lebih kuat dan lebih transparan dan tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan
politik dan bertujuan khusus, bila dibandingkan dengan BADC. ASBJ bekerja sama
dengan IASB dalam mengembangkan IFRS.
Pelaporan
Keuangan
Perusahaan
yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib
yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi
:neraca, lapioran laba rugi, laporan usaha, proposal atas penentuan penggunaan
(apropriasi) laba di tahan, skedul pendukung.
Catatan yang
menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan
memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan
informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul
pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang
meliputi:
a) Perubahan dalam modal saham dan
cadangan wajib
b) Perubahan dalam obligasi dan utang
jangka panjang dan jangka pendek
c) Perubahan dalam aktiva tetap dan
akumulasi depresiasi
d) Aktiva dalam penjaminan
e) Jaminan utang
f) Perubahan dalam provisi
g) Jumlah yang terutang kepada dan yang
tertagih dari pemegang saham
h) Pengendali Kepemilikan ekuitas dalam
anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak
perusahaan tersebut.
i) Piutang yang berasal dari anak
perusahaan
j) Transaksi dengan direktur, auditor
wajib, pemegang saham pengendali dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik
kepentingan
k) Remunerasi yang dibayarkan kepada
direktur dan auditor wajib
Informasi ini
disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk perusahaan dan diaudit
oleh auditor wajib. HUkum komersial tidak mengharuskan laporan arus kas.
Perusahaan
yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan
Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang secara umum mewajibkan laporan keuangan
dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Namun
menurut SEL laporan keuangan konsolidasi yang utama bukan laporan keuangan
induk perusahaan. Laporan keuangan dan skedul yang disusun sesuai dengan SEL
harus diaudit oleh auditor independen. Ramalan arus kas untuk 6 bulan kedepan
dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam laporan kepada Kementerian
Keuangan. Laporan ramalan lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah
pelaporan ramalan perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanya
dilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporan
tahunan untuk pemegang saham.
Pengukuran
Akuntansi
Hukum
komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan
konsolidasi. Selain itu perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun
laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah
merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang
sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk
perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan
dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode
pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan.
Kebanyakan
praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat
dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini
meliputi:
1. Mengharuskan perusahaan yang
mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2. Memperluas jumlah anak perusahaan
yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase
kepemilikan
3. Memperluas jumlah perusahaan
afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh
signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
4. Menilai investasi dalam surat
berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan
5. Provisi penuh atas kewajiban
tangguhan
6. Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban
pension lainnya.
Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai
dengan IFRS.
3. BELANDA
Standar
akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar)
yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses
perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar merupakan hasil dari
penetapan standar. Namun, praktek
1. di kebanyakan negara hukuman atas
ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak
efektif.
2. secara sukarela perusahaan boleh
melaporkan infomasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3. beberapa Negara memperbolehkan
perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika melakukannya operasi dan posisi
keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil
4. dan di beberapa Negara standar hanya
berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri, dan bukan untuk
laporan konsolidasi.
Penetapan
standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sector swasta yang meliputi
profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan
kelompok public yang meliputi badan-badan seperti otoritas pajak, kementrian
yang bertanggungjawab atas hukum komersial dan komisi pasar modal. Bursa efek
yang merupakan sector swasta atau public (tergantung negaranya) juga
mempengaruhi proses tersebut. Di Negara-negara hukum umum, sector swasta lebih
berpengaruh dan profesi auditing cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan
untuk lebih dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajar
laporan keuangan. Di Negara-negara hukum kode, sector public lebih berpengaruh
dan profesi akuntansi cenderung untuk lebih diatur oleh Negara. Hal ini yang
menyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda di seluruh dunia.
Akuntansi di
Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan
akuntansi dan pelaporan keuangan yang relative permisif, tetapi standar praktik
profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun
akuntansinya berorientasi pada penjayian wajar. Di Belanda, akuntansi dianggap
sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang
dicurahkan terhadap topik-topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi.
Regulasi di
Belanda tetap liberal sampai tahun 1970 ketika undang-undang laporan keuangan
tahunan diberlakukan. Di antara provisi utama undang- undang tahun 1970
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Laporan keuangan tahunan harus
menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama satu
tahun
2. Laporan keuangn harus disusun sesuai
dengan praktek usaha yang baik
3. Dasar penyajian aktiva dan kewajiban
dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan
4. Laporan keuangan harus disusun
sesuai dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam
prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya
5. Informasi keungan komparatif untuk
periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki
yang menyertainya.
Kualitas
laporan keuangan Belanda sangat seragam. Laporan keuangan wajib harus disusun
dalam bahasa Belanda namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat
diterima. Laporan keuangan harus memuat hal- hal berikut: neraca, laporan laba
rugi, catatan-catatan , laporan direksi, dan informasi lain yang
direkomendasikan. Laporan keuangan tahunan harus disajikan baik berdasarkan
induk perusahaan saja maupun konsolidasi. Kelompok-kelompok perusahaan untuk
tujuan konsolidasi terdiri dari perusahaan-perusahaan yang membentuk unit
ekonomi yang berada di bawah kendali yang sama.
Akuntansi
Belanda memiliki beberapa Pardoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan
Akuntansi dan pelaporan keuangan yang realtif permisif, tetapi standar praktik
profesional yang sangat tinggi.Belanda merupakan negara hukum kode namun
akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar . Pelaporan keuangan dan
akuntansi pajak merupakan dau aktivitas terpisah. Lebih lanjut lagi , orientasi
kewajaran berkembang tanpa adnya pengaruh dari pasar saham. Inggris dan Amrika
Serikat telah mempengaruhi akuntansi Belanda sama seperti atau bahkan melabihi
negara-negara kontinental lainnya, dan tidak seperti Eropa kontinental lainnya,
profesi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap standar dan aturan
akuntansi.
Belanda
merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internsional untuk
akuntansi dan praktik yang dapat diterima. Belanda juga menjadi tempat bagi
beberapa perusahaan multinasional terbesar didunia, seperti Philips, Royal
Dutch/Shell dan Unilever. Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan
terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Dewan terdiri dari:
1. Penyusun laporan keuangan
(Perusahaan)
2. Pengguna laporan keuangan (Perwakilan
serikat buruh dan analis keuangan)
3. Auditor laporan keuangan (Institut
Akuntan Terdaftar Belanda atau NivRA)
4. INGGRIS
Akuntansi di
Inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independent dan secara pragmatis
menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Seiring berjalannya waktu, legislasi
perusahaan yang berurutan menambah struktur dan ketentuan lain, tetapi masih
memungkinkan akuntan memiliki fleksibilitas yang cukup dalam penerapan
pertimbangan yang profesional. Sejak tauhun 1970-an, sumber perkembangan hukum
perusahaan yang paling penting adalah Direktif UE, khususnya Direktif Keempat
dan Ketujuh. Pada saat yang bersamaan standar akuntansi dan proses penetapan
standar telah menjadi semakin tegas.
Warisan
akuntansi Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara di dunia
yang pertama mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep
peyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan yang benar dan wajar)
juga berasal dari Inggris. Pemikiran dan praktik akuntansi professional
diekspor ke Australia, Kanada, Amerika Serikat dan bekas wilayah jajahan
Inggris seperti Hong Kong, India, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan
Afrika Selatan.
Regulasi dan
Penegakan Aturan Akuntansi
Dua sumber
utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi
akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur
oleh aktiva yang disebut sebagai undang-undang perusahaan. Undang-undang
perusahaan disesuaikan, diperluas dan dikonsolidasikan sepanjang tahun. Sebagai
contoh pada tahun 1981, Direktif Keempat UE diberlakukan, menambah aturan wajib
menyangkut bentuk, prinsip akuntansi, dan konvensi dasar akuntansi. Hal ini
memperkenalkan bentuk standar laporan keuangan di Inggris untuk pertama
kalinya. Perusahaan dapat memilih bentuk alternatif neraca dan empat bentuk
akun laba rugi. Unadang-undang tahun 1981 juga menetapkan lima prinsip dasar
akuntansi:
1. Pendapatan dan beban harus
ditandingkan menurut dasar akrual.
2. Pos aktiva dan kewajiban secara
terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah.
3. Prinsip koservatisme (kehati-hatian)
diterapkan, khususnya dalam pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan
kerugian yang diketahui.
4. Penerapan kebijakan akuntansi yang
konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan.
5. Prinsip kelangsungan usaha
diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi.
Undang-undang
tersebut berisi aturan penilaian yang luas dimana akun-akun dapat ditentukan
berdasarkan biaya histories atau biaya kini. Undang-undang perusahaan tahun
1985 mengonsolidasikan dan memperluas aturan terdahulu dan diamandemen pada
tahun 1989 untuk mengakui direktif ketujh UE. Undang-undang ini mengharuskan
konsolidasi laporan keuangan, meskipun konsolidasi sudah menjadi praktik yang
standard an teknik konsolidasi diserahkan pada standar akuntansi sektor swasta.
Berikut enam
badan akuntansi di Inggris yang berhubungan dengan
Komite Konsultasi
Badan Akuntansi yang berdiri pada tahun 1970:
1. Institut Akuntan Berizin Resmi di
Inggris dan Wales (The Institute of Chartered Accountants in England and
Wales–ICAEW)
2. Institut Akuntan Berizin Resmi di
Irlandia (The Institute of Chartered Accountants in Ireland–ICAI)
3. Institut Akuntan Berizin Resmi di
Skotlandia (The Institute of Chartered Accountants in Scotland__ICAS)
4. Asosiasi Akuntan Berizin Resmi dan Berserikat
(The Association of Chartered Certified Accountants–ACCA)
5. Institut Akuntan Manajemen Berizin
Resmi (The Chartered Institute of Management Accountants–CIMA)
6. Institut Keuangan dan Akuntansi
Publik Berizin Resmi (The Chartered Institute of Finance and Accountancy–CIPFA)
Penetapan
standar di Inggris berkembang dari rekomendasi atas prinsip akuntansi (yang
dikeluarkan oleh Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales) hingga
komite pembentukan Komite Pengarah Standar akuntansi (Accounting Standards
Steering Committee) pada tahun 1970, yang kemudian dinamakan sebagai Komite
Standar Akuntansi (Accounting Standards Committee—ASC). ASC mengeluarkan
Pernyataan Praktik Akuntansi Standar (Statements on Standards
Accounting
Practice–SSAP). SSAP dikeluarkan dan dikukuhkan oleh enam badan akuntansi
tersebut di atas, di mana salah satunya secara efektif dapat melakukan veto
terhadap standar yang ada. Laporan Dearing, yang dikeluarkan pada tahun 1988,
mengungkapkan ketidakpuasan denbgan proses penetapan standar yang ada.
Undang-undang Perusahaan tahun 1989 merupakan hal penting tidak hanya dalam
menggabungkan Direktif Ketujuh UE, tetapi juga dalam meratifikasi rekomendasi
Laporan Dearing. Undang-undang tahun 1989 tersebut menciptakan Dewan Pelaporan
Keuangan (Finance Reporting Council–FRC) yang baru dengan tugas untuk mengawasi
tiga bagiannya:
Badan
Standar Akuntansi (Accounting Standards Committee–ASB) yang menggantikan ASC
pada tahun 1990, sebuah Gugus Tugas Masalah Mendesak (Urgent Issue Task
Force–UITF) dan sebuah Panel Pengawas Pelaporan Keuangan.
Pengukuran
Akuntansi
Inggris
memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk
penggabungan usaha. Berdasarkan metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai
perbedaan antara nilai wajar penyerahan yang dilakukan dan nilai wajar aktiva
yang diperoleh. Goodwill ikapitalisasikan dan diamortisasikan paling lama 20
tahun.metode ekuitas digunkana untuk perusahaan asosiasi (dimana perusahaan
memiliki 20 persen atau lebih hak suara dan tidak dilakukan konsolidasi) dan
lembaga patungan berbentuk perusahaan. SSAp 20 berhubungan dengan translasi
mata uang asing dan mengharuskan metode kurs penutupan untuk anak perusahaan
independen dan metode temporal untuk anak perusahaan yang terintegrasi. Menurut
metode pertama translasi dimasukkan ke dalam cadangan ekuitas pemegang saham,
sedangkan menurut metode terakhir dimasukkan ke dalam akun laba dan rugi.
Aktiva dapat
dinilai menggunakan biaya histories, biaya kini atau gabungan keduanya. Oleh
karena itu revaluasi terhadap tanah dan gedung diperbolehkan. Dalam praktik
hanya sedikit perusahaan Inggris yang melakukan kapitalisasi dan biaya
pengembangan. Persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara biaya atau
realisasi bersih berdasarkan FIFO atau harga rata-rata, sedangakan LIFO tidak
diperbolehkan.
Sewa guna
usaha yang mengalihkan resiko dan imbalan kepemilikan kepada pihak penyewa
(lessee) dikapitalisasi dan kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai akun
kewajiban. Biaya untuk menyediakan pensiun dan imbalan pension lainnya harus
diakui secara sistematis dan rasional selama periode pada saat karyawan
memberikan jasanya. Kerugian kontijensi diakui apabila mungkin terjadi dan
dapat diestimasi dengan tingkat akurasi yang memadai. Pajak tangguhan dihitung
berdasarkan metode kewajiban dengan dasar provisi penuh untuk kebanyakan
perbedaan waktu. Saldo pajak jangka panjang tangguhan dapat dinilai dengan
menggunakan nilai kini yang didiskontokan.
Pada tahun
2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian menggunakan bahwa mulai bulan
Januari 2005, seluruh perusahaan Inngris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS,
selain GAAP Inggris yang baru saja dijelaska. Dengan demikian, inisiatif UE
2005 untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat sahamnya diperluas untuk
perusahaan-perusahaan Inggris yang sahamnya tidak tercatat pula
Sumber:
http://quencyvickerrofa.blogspot.com/2013/03/softskill-akuntansi-internasional-tugas_28.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar